Menalar Realitas Politik dan Ide Politik Kebangsaan Kontemporer

Seorang diplomat asing asal amerika mengatakan bahwa kemajuan sangat besar bangsa ini adalah, pagi-pagi bangun tidur sudah ramai mengkritik pemerintahnya, seperti layaknya di Negara yang demokrasi sudah ratusan tahun layaknya amerika dan eropa,  (scot alan, dubes USA). lalu bagaimana pernyataan Negara liberal amerika itu, berimplikasi terhadap perbaikan pemerintahan dalam melayani rakyat atau warganya, di Indonesia, ini yang tidak pernah ada kecuali harus berdarah darah dulu.

Sepotong tulisan di atas, dapat mengingatkan kita bahwa kebebasan politik yang di berikan kepada publik, yang di lakukan secara sporadic dan tidak tersistematis dalam isu yang di organisir bersama, maka cenderung liar dan anarkis, karena ide yang berkembang tidak di kemas baik .  Maka tidak heran tiap individu, golongan, dan kelompok social tertentu lebih mudah di benturkan satu sama lain, karena beda pandangan, karena alasan kebebasan, terjadi banyak kelalaian negara di sini.

Dalam ranah politik, kejayaan dan kekayaan individual  menjadi sekutu sehari-hari saat ini, di mana pasar bebas politik terbuka bagi keduanya,  situasi situasi politik formal kita seperti layaknya pasar modal, ketika ada individu yang ingin maju sebagai calon legislative atau eksekutif (pilkada dll), maka hitungan modal sebagai sarana “investasi” politik menjadi hitungan yang tidak terelakan, dan yang hanya punya integritas jangan harus berhitung lagi ketika, kecuali mendapat  sokongan besar oleh public, kasus jokowi misalnya,  tapi tidak ada jaminan pula jokowi ketika menjabat akan terus bisa seperti itu, tidak mungkin tanpa control kolektif publik.  Kepercayaan bahwa rakyat bisa dan mampu di organisir untuk sebuah kepentingan politik yang baik semakin luntur, karena yang ada mobilisasi dan transaksional.

Politik investasi di atas dapat di pastikan menimbulkan korupsi, seperti yang kita sehari-hari lihat, dan kita semakin kebal dan bebal,karena korupsi di anggap semakin mahfum atau hal yang biasa,  dapat di lihat bahwa pelaku korupsi dan obyek korupsi selalu bersinggungan dengan actor politik. Berikutnya adalah penegakan hukum yang compang-camping disana-sini, sementara semakin tingkat gaji penegak hukum, tidak berbanding  lurus dengan penegakan hukum yang professional, kasus-kasus pencurian sandal jepit, nenek pencuri kakao, dll menghancurkan perasaan keadilan kita , seolah nurani hilang.  Konflik komunal menjadi-jadi, antar etnis atau atas nama tuhan nya.

Problem besar lain juga adakah kesenjangan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam yang timpang, asing begitu mudah masuk menjadi investor, dan buta melihat local wisdom, kapitalisme sebagai produk system ekonomi, menjarah semua sumberdaya alam, serta berperan dalam rusaknya lingkungan hidup di masa depan. Segala karut- marut ini, di lengkapi dengan fundamentalism agama-agama, yang begitu mengusik alasan kita hidup bersama sebagai satu bangsa.

Paparan di atas, mau memakai pisau analisis apapun, baik ideology politik, teologi maupun nilai-nilai umum, pasti menemukan ada masalah besar di republik ini dalam pengelolaan nya. Menjadi bertambah ketika reformasi semakin membuka masyarakat berpartisipasi, tetapi Negara selalu gagal hadir dalam masalah-masalah besar rakyatnya.

Politik Kebangsaan Kita

Ide klasik ini, masih sangat relevan dalam situasi saat ini, sebuah ide yang di reka – reka sejak pra kemerdekaan, dari sumpah palapa hingga sumpah pemuda 28 Oktober 1928, dan terumuskan secara tertulis dalam Pancasila dan UUD 45, menjadi modal dasar alasan dari berbagai suku bangsa, agama dan pandangan ideologi politik untuk hidup bersama secara konstituonal, ide suprastruktur politik Indonesia ini masih terasa mengawang-ngawang, karena memang sudah makin jarang di coba sebagai sebuah proses dalam dinamik politik bangsa ini, banyak yang mengatakan bahwa untuk menuju ide ini, sebagai Negara yang di identifikasi masih kental dengan feodalism, membutuhkan proses yang terus menerus untuk menguji ide politik kebangsaan. Politik kebangsaan juga akan lebih terang benderang melihat akar konflik soal politik “dagang” (industry politik), soal ketimpangan ekonomi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam bahkan bertitik sikap jelas terhadap fundamentalisme agama-agama, apalagi soal-soal ikutan mengenai penegakan hukum dan lain nya.

Ide politik ini membutuhkan kolektifitas orang yang baik, dan sadar betul, bahwa pertaruhan di Negara kesatuan RI ini semakin tinggi nilai taruhannya, tidak mungkin di gotong sendiri sendiri. Hanya saat ini yang sering terjadi adalah bahwa prestasi politik, selalu di anggap prestasi individual, ini bisa di maklumi karena individu tersebut sudah keluar “modal” banyak.  Semakin hilang bahwa kolektif politik mengusung ide kebangsaan, dengan menampilkan individu-individu yang baik. Kenapa memilih  kata individu yang baik, karena individu tersebut, sekarang banyak terjebak dalam blok-blok politik, golongan dan kelompok social lainnya, ini tantangan kita.

Situasi politik kontemporer kita, konsolidasi politik demokratis mestinya harus selesai di pemilu 2014 dan 2019, atau bahkan 2024, sehingga agenda besar harus siap di dorong menjadi bangsa besar plural dan demokratis, jika tidak maka,  ide-ide ini, hanya mimpi pendiri bangsa ini saja. Dan semua  ini hanya bisa di lakukan jika individu yang tergabung dalam kolektifitas kelompok dengan ide kebangsaan, menjadi perutusan politik dalam setiap level kepemimpinan politik baik di  legislative maupun eksekutif.

Warna-warna politik di daerah, akan menjadi batu penjuru bagi proyeksi politik nasional pada tahap berikutnya, sehingga pengorganisasian politik secara practical di daerah, harus di selaraskan dengan agenda politik nasional. Memenangkan event pilkada di daerah, adalah uji kecil bagi kemenangan politik nasional tertentu. Kekuatan sipil harus menjadi motor, baik di selenggarakan oleh masyarakat sipil maupun parpol, karena  politik kebangsaan tidak selesai karena perenungan, tetapi harus di operasikan dalam praktek kerja.